Lebak – Abydosonews.com
Tekanan terhadap Hasbi Asyidiki Jayabaya kian menguat. Organisasi masyarakat Jayagati Banten melontarkan ultimatum keras: segera isi jabatan definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak atau bersiap menghadapi aksi demonstrasi besar-besaran.

Pernyataan tegas itu disampaikan Panglima Jayagati, Apih Kuncung, yang menilai kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berada pada titik mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu stabilitas kinerja pemerintahan.

“Sebagai elemen masyarakat, kami tidak akan tinggal diam. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Jayagati siap menurunkan massa untuk mendemo Bupati Lebak agar segera melakukan pengisian pejabat definitif,” tegasnya. Rabu (15/4/2026)

Menurut Apih Kuncung, banyaknya posisi strategis yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu lama bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman nyata bagi efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai, kondisi tersebut membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan berbelit, karena harus melalui mekanisme konsultasi berjenjang yang tidak efisien. Dampaknya, sejumlah OPD dinilai hanya berjalan secara rutinitas tanpa inovasi dan terobosan berarti.

“Ini bukan lagi soal teknis, tapi sudah menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pelayanan publik bisa terganggu jika dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya 11 posisi strategis di lingkungan Pemkab Lebak hingga saat ini belum memiliki pimpinan definitif. Jabatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah III, Bapperida, dan Bapenda.

Selain itu, kekosongan juga terjadi di sejumlah dinas penting seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, RSUD Adjidarmo, BKPSDM, Dinas PUPR, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Jayagati menilai, jika kekosongan ini tidak segera diisi, maka berpotensi menghambat realisasi program pembangunan daerah serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pihaknya pun mendesak agar proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa kepentingan politik atau praktik non-objektif.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lebak terkait desakan tersebut.

Situasi ini diprediksi akan terus memanas apabila tidak ada langkah cepat dari pemerintah daerah, mengingat ancaman aksi massa dari Jayagati disebut tinggal menunggu waktu. (Red)

Sumber: DPP Jayagati Jaya Banten.