JAKARTA, Abydosonews.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak ada persoalan antara Polri dan Kejaksaan Agung. Penegasan tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Kapolri mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung penegakan hukum serta mengawal berbagai program strategis pemerintah.

“Yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadir bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adhyaksa. Saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi,” tegas Kapolri.

Kapolri menjelaskan, Polri dan Kejaksaan Agung sepakat untuk terus menjaga hubungan baik melalui silaturahmi yang berkesinambungan. Hasil pertemuan tersebut juga akan ditindaklanjuti oleh jajaran kedua institusi hingga tingkat provinsi dan kabupaten guna memperkuat koordinasi di lapangan.

Menurutnya, soliditas antara Polri dan Kejaksaan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan berbagai agenda nasional, khususnya program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena kita menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat yang membuat Indonesia jauh lebih baik dan tentunya itu ditentukan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat,” ujar Kapolri.

Di akhir keterangannya, Kapolri kembali menegaskan bahwa hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung tetap harmonis dan terus diperkuat.
“Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara Kejaksaan dan Kepolisian,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menjadi simbol komitmen kedua institusi penegak hukum untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan koordinasi, serta menjaga soliditas dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan mendukung suksesnya pembangunan nasional.(Red).