JAKARTA – ADN.COM
Gabungan Aliansi BEM Nasional yang terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia mendeklarasikan komitmen kebangsaan untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks. Deklarasi tersebut disampaikan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026).
Deklarasi ini menjadi penegasan sikap bersama mahasiswa Indonesia dalam menjaga marwah gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa yang berpihak kepada rakyat serta bebas dari kepentingan politik praktis maupun kelompok tertentu.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan bahwa saat ini gerakan mahasiswa menghadapi tantangan serius berupa berbagai upaya infiltrasi dan penunggangan yang berpotensi menghilangkan independensi organisasi mahasiswa.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia,” tegas Sardani.
Menurutnya, independensi merupakan modal utama agar mahasiswa tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, dan berintegritas.
Senada dengan hal tersebut, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan perannya sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.
“Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka,” ujarnya.
Rifqi juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional berjalan secara inklusif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti maraknya praktik politik provokasi yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi serta mengaburkan substansi persoalan bangsa.
“Kami melihat hari ini banyak pihak yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar popularitas pribadi. Isu petani, buruh, pendidikan hingga kemiskinan sering kali hanya dijadikan panggung politik. Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu,” tegasnya.
Menurut Rizqi, demokrasi yang sehat harus dibangun melalui pertarungan gagasan, argumentasi, dan solusi konkret, bukan sekadar sensasi politik yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Dalam deklarasi tersebut, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima poin sikap dan tuntutan utama, yaitu:
Menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis.
Mengutuk serta menolak infiltrasi dan Panunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan.
Menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi.
Mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif.
Mendorong implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Aliansi BEM Nasional menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya melayani kepentingan segelintir elite.
Deklarasi di Jatinegara tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa gerakan mahasiswa nasional ingin mengembalikan tradisi intelektual, kajian ilmiah, serta keberpihakan terhadap rakyat sebagai fondasi utama perjuangan mahasiswa Indonesia di tengah derasnya arus politik dan perebutan pengaruh yang terus berkembang.
Dengan semangat kebangsaan dan independensi, Aliansi BEM Nasional berharap mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi, menjaga konstitusi, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pilihan Judul Menarik:
Aliansi BEM Nasional Deklarasi Tolak Panunggangan Politik, Tegaskan Mahasiswa Tetap Bersama Rakyat
BEM se-Indonesia Bersatu di Jakarta, Serukan Independensi dan Tolak Politik Provokasi
Mahasiswa Nasional Kirim Pesan Keras: Jangan Jadikan Rakyat dan Kampus Alat Politik
Deklarasi Kebangsaan Aliansi BEM Nasional, Kawal Demokrasi dan Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Dari Jatinegara untuk Indonesia: Aliansi BEM Nasional Tegaskan Gerakan Mahasiswa Bebas Intervensi Politik. (Red)















