Abydosonews.com – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu membawa konsekuensi yang lebih besar daripada sekadar pergantian seorang pejabat. Di dalamnya terdapat harapan, ekspektasi, sekaligus tuntutan publik agar institusi kepolisian mampu bergerak mengikuti perubahan zaman.
Penunjukan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menjadi momentum penting bagi perjalanan institusi Bhayangkara. Kehadirannya di pucuk pimpinan Polri diharapkan tidak hanya menghadirkan kesinambungan, tetapi juga membuka ruang bagi pembaruan yang lebih substantif, terutama dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan kedekatan polisi dengan masyarakat.
Gagasan “Polri Bersama Masyarakat” menjadi penting untuk diterjemahkan bukan sekadar sebagai slogan, melainkan sebagai paradigma dalam menjalankan tugas kepolisian. Sebab, kepercayaan publik tidak lahir dari banyaknya pernyataan, melainkan dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan institusi hukum.
Di tengah era digital, masyarakat semakin kritis terhadap setiap tindakan aparat. Fenomena “no viral, no justice” merupakan salah satu refleksi dari keresahan publik terhadap akses keadilan. Ketika masyarakat merasa sebuah perkara baru mendapat perhatian setelah menjadi viral, persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut satu kasus, tetapi menyentuh persepsi terhadap sistem penegakan hukum secara keseluruhan.
Karena itu, tantangan kepemimpinan Jenderal Suyudi bukan semata-mata meningkatkan kemampuan penindakan, tetapi memastikan seluruh proses pelayanan dan penegakan hukum berlangsung secara profesional, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemberantasan praktik pungutan liar, penguatan pengawasan, serta pembenahan kultur pelayanan publik harus menjadi bagian dari agenda perubahan. Reformasi kepolisian tidak cukup berhenti pada perubahan prosedur dan struktur organisasi. Ia harus menyentuh budaya kerja hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Kewibawaan polisi pun tidak seharusnya dibangun melalui jarak dengan rakyat. Kewibawaan sejati justru tumbuh dari integritas, kompetensi, disiplin, ketegasan, serta kemampuan anggota Polri mengendalikan kewenangan yang dimilikinya.
Dalam konteks itulah, komitmen seratus hari pertama kepemimpinan Jenderal Suyudi layak menjadi perhatian publik. Prinsip bahwa perubahan harus dimulai dari keteladanan pimpinan merupakan fondasi penting. Sebab, perubahan kultur organisasi akan sulit diwujudkan apabila tidak dimulai dari jajaran teratas.
Namun, harapan tersebut juga harus diikuti dengan pengawasan. Dukungan masyarakat terhadap Polri bukan berarti memberikan cek kosong. Justru dukungan yang sehat adalah dukungan yang disertai kritik, pengawasan, dan keberanian menyampaikan masukan ketika terdapat kekeliruan.
Polri membutuhkan masyarakat sebagaimana masyarakat membutuhkan kepolisian. Keduanya merupakan bagian dari ekosistem negara hukum yang sama. Polisi tidak akan mampu menjaga keamanan secara optimal tanpa kepercayaan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan institusi kepolisian yang profesional untuk memastikan rasa aman dan kepastian hukum.
Jika hubungan tersebut dibangun melalui dialog, empati, transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten, maka slogan “Polri Bersama Masyarakat” dapat menemukan makna yang sesungguhnya.
Kini, harapan itu berada di pundak Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Tantangan yang menanti tentu tidak ringan. Namun, perubahan besar selalu bermula dari keberanian untuk memperbaiki sesuatu yang belum sempurna.
Semoga kepemimpinan baru ini mampu menghadirkan Polri yang semakin profesional, humanis, tegas, transparan, dan berintegritas.
Bukan sekadar polisi yang ditakuti karena kewenangannya, melainkan polisi yang dihormati karena keadilannya.
Selamat bertugas, Jenderal. Semoga Tribrata benar-benar menjadi kompas dalam membawa Polri menuju babak baru yang lebih bersih, bermartabat, dan semakin dekat dengan rakyat.(Red).
Oleh: Antony Komrad (Komrad Pancasila)
