Lebak, Abydosonews.com — Persoalan akurasi data kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan. Medi Juanda Seorang wakil rakyat sekaligus sekretaris Komisi III DPRD kabupaten Lebak, menilai perlu adanya evaluasi terhadap data desil setelah menemukan langsung kondisi warga yang dinilai tidak sejalan dengan status kesejahteraan yang tercatat dalam sistem pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan setelah dirinya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan pasangan suami istri yang tercatat dalam desil 9, namun secara kondisi kehidupan sehari-hari justru berada dalam keadaan yang memprihatinkan.
Medi menilai kondisi rumah dan kehidupan keluarga tersebut menunjukkan bahwa data yang tercatat perlu kembali diverifikasi secara faktual di lapangan.
“Saya sebagai wakil rakyat mengecek langsung ke lapangan terkait masalah desil. Ada warga yang kondisinya seperti ini. Suami istri mendapatkan desil 9, padahal kalau kita lihat keadaannya, rumahnya bisa dikatakan tidak mampu. Untuk memasak saja masih menggunakan tungku dan kayu bakar,” ujarnya. Kamis (3/9/2026)
Menurut Medi, kondisi tersebut menjadi pertanyaan serius karena penetapan desil berkaitan erat dengan berbagai program bantuan dan intervensi pemerintah bagi masyarakat.
Ia meminta pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memastikan kondisi riil masyarakat melalui verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala.
“Kami mohon kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat, tolong dibenahi. Saya sudah jelas turun ke lapangan langsung dan melihat keadaannya seperti ini. Masa dengan kondisi seperti ini masih masuk desil 9?” tegasnya.
Medi juga menambahkan, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan angka dalam sistem. Data harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya agar kebijakan pemerintah tepat sasaran.
Menurutnya, masyarakat yang secara nyata berada dalam kondisi kurang mampu semestinya mendapatkan perhatian dan intervensi yang sesuai. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh program karena persoalan data. Kalau di lapangan kondisinya memang seperti ini, tentu harus ada evaluasi dan pembenahan,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah sehingga proses pendataan masyarakat dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Baginya, turun langsung menemui masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Saya turun langsung bukan sekadar melihat data di atas kertas. Saya ingin memastikan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Kalau ditemukan ketidaksesuaian seperti ini, pemerintah harus segera melakukan verifikasi dan pembenahan,” pungkas Medi.(Red).
